Alumni Jurnalistik UIN Bandung Kutuk Penangkapan Jurnalis Indonesia oleh Israel
loading…
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengecam keras penangkapan sejumlah jurnalis Indonesia oleh tentara Israel. Foto/Isra Triansyah
JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengecam keras penangkapan sejumlah jurnalis Indonesia oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Penangkapan yang terjadi pada Senin, 18 Mei 2026 itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Ketua IKA Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kelik Nursetiyo Widianto mengatakan, para jurnalis tersebut tengah bertugas dalam misi kemanusiaan kapal Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Sehingga bukan terlibat dalam aktivitas militer.
Baca juga: 5 WNI Ditangkap Israel, Dudung Minta Kemlu Segera Lakukan Diplomasi
“Para jurnalis yang ditangkap sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza, sehingga status mereka tetap sebagai warga sipil yang wajib dilindungi,” ujar Kelik dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
loading…
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengecam keras penangkapan sejumlah jurnalis Indonesia oleh tentara Israel. Foto/Isra Triansyah
JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengecam keras penangkapan sejumlah jurnalis Indonesia oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Penangkapan yang terjadi pada Senin, 18 Mei 2026 itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Ketua IKA Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kelik Nursetiyo Widianto mengatakan, para jurnalis tersebut tengah bertugas dalam misi kemanusiaan kapal Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Sehingga bukan terlibat dalam aktivitas militer.
Baca juga: 5 WNI Ditangkap Israel, Dudung Minta Kemlu Segera Lakukan Diplomasi
“Para jurnalis yang ditangkap sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza, sehingga status mereka tetap sebagai warga sipil yang wajib dilindungi,” ujar Kelik dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
