Revolusi QRIS: Mengapa Ekonomi Digital Indonesia Kini Tercepat di Dunia?
Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat, salah satu yang tercepat di dunia. Adopsi QRIS sejak 2019 dan sistem pembayaran digital, termasuk BI-FAST, mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi digital mencapai $400 miliar pada 2030, didukung 56 juta UMKM.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggembar-gemborkan “pesatnya” ekonomi digital Indonesia di Jakarta pada Selasa, 23 Desember 2025, namun klaim keberhasilan ini dibayangi oleh kegagalan krusial dalam mengatasi keamanan pembayaran, literasi digital, dan kepercayaan publik yang rapuh.
Klaim Sukses yang Mengaburkan Masalah
Sejak diluncurkan pada 2019, sistem pembayaran berbasis QR, QRIS, memang mempercepat inklusi keuangan dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Perry Warjiyo berulang kali menyatakan integrasi berbagai saluran pembayaran di bawah satu standar nasional ini sebagai simbol “kedaulatan sistem pembayaran Indonesia.” Ini bukan sekadar angka, melainkan narasi yang memproyeksikan kekuatan digital.
Bank Indonesia juga menyoroti BI-FAST, inisiatif yang memungkinkan transaksi digital real-time dengan biaya hanya Rp 2.500-bahkan gratis untuk transaksi di bawah Rp 500.000. Sistem ini diklaim “salah satu yang paling efisien di dunia,” sebuah pencapaian yang semestinya memperkuat fondasi ekonomi digital.
Ambisi pemerintah tidak main-main: ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai $400 miliar AS pada 2030, melonjak drastis dari $90 miliar AS pada 2024. Airlangga Hartarto menegaskan, “Ekonomi digital telah menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan nasional. Indonesia kini termasuk di antara pasar digital terbesar di Asia,” dengan 56 juta pedagang, 93 persen di antaranya UMKM, menjadi bukti digitalisasi yang merata.
Ancaman Nyata di Balik Euforia Digital
Gubernur Perry Warjiyo dengan bangga menyatakan, “Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital dan sistem pembayaran digital tercepat di dunia.” Ia menambahkan, “Hari ini, QRIS melambangkan kedaulatan sistem pembayaran Indonesia.” Pernyataan ini menggarisbawahi optimisme pemerintah terhadap dominasi sistem pembayaran digital.
Namun, di balik euforia angka-angka, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mengakui “tantangan utama masih tetap ada, termasuk memperkuat keamanan pembayaran, meningkatkan literasi digital, dan membangun kepercayaan publik untuk memastikan inovasi keuangan yang berkelanjutan.” Pengakuan ini menusuk ke inti masalah yang kerap diabaikan dalam narasi keberhasilan.
Sistem pembayaran digital, terutama QRIS, memang mengubah lanskap transaksi sehari-hari. Namun, insiden-insiden seperti penolakan pembayaran tunai terhadap lansia-yang ironisnya ditanggapi oleh Bank Indonesia sendiri-menunjukkan bahwa euforia digitalisasi harus diimbangi dengan kebijakan yang memastikan aksesibilitas dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa fondasi yang kuat.
