Kredit Perumahan Jateng Tembus Rp2,3 Triliun, Gubernur Luthfi Diganjar Apresiasi.
Kementerian PKP mencatat kebutuhan hunian di Jawa Tengah tinggi. Provinsi ini peringkat pertama penyaluran KUR Perumahan Rp2,3 triliun (Jan-Apr 2026) dan kedua program FLPP nasional. Target 40.000 unit FLPP 2026. Backlog perumahan turun 20% pada 2025. Program perumahan 2026 mencakup BSPS dan penataan permukiman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi atas capaian program perumahan, Kamis (2/4/2026) di Jakarta. Jawa Tengah memuncaki penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp2,3 triliun dan menduduki peringkat kedua nasional untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, euforia ini kontras dengan data 1.058.454 unit backlog perumahan yang masih membelit provinsi tersebut.
Pertemuan di kantor Kementerian PKP itu menyoroti klaim keberhasilan di tengah krisis hunian yang tak kunjung usai. Pujian Maruarar, yang secara eksplisit mengaitkan program ini dengan Presiden Prabowo Subianto, menggarisbawahi tekanan politik di balik angka-angka tersebut.
Klaim Kinerja Gemilang
Data Kementerian PKP menunjukkan, Jawa Tengah memimpin realisasi KPP periode 1 Januari-1 April 2026 dengan nilai fantastis Rp2,3 triliun. Kabupaten Brebes menjadi penyalur terbesar dengan Rp131,5 miliar, diikuti Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Program FLPP, atau rumah bersubsidi, juga menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua nasional, dengan 24.470 unit pembiayaan pada 2025. Kementerian PKP menargetkan lonjakan signifikan menjadi 40.000 unit pada 2026.
Selain dua program unggulan itu, pertemuan tersebut membahas akselerasi program perumahan dan permukiman 2026. Ini mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng di sentra seperti Kebumen dan Jepara.
Klaim capaian ini patut dipertanyakan mengingat data backlog perumahan Jawa Tengah pada 2025 masih mencapai 1.058.454 unit. Meskipun ada penanganan 274.514 unit yang diklaim menurunkan backlog sekitar 20%, angka sisa itu tetap masif dan menunjukkan skala masalah yang sebenarnya.
Pujian dan Target Ambisius
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar Maruarar, jelas mengaitkan capaian tersebut dengan agenda politik.
Maruarar juga menargetkan 40.000 unit FLPP untuk 2026, mengklaim koordinasi dengan Menteri ATR/BPN menunjukkan Jawa Tengah tertinggi dalam pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman.
Gubernur Ahmad Luthfi mengakui “sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit,” seraya mengusulkan BSPS 2026 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang.
Tantangan Nyata di Balik Angka
Krisis hunian di Jawa Tengah tetap menjadi persoalan krusial yang jauh dari kata tuntas. Angka-angka “keberhasilan” program pemerintah hanya menutupi sebagian kecil dari kebutuhan masif yang belum terpenuhi.
Tanpa strategi yang lebih radikal, transparan, dan terukur, janji-janji percepatan program perumahan ini berpotensi sekadar retorika di tengah jutaan warga yang masih menanti hunian layak.
