Konflik Timteng Panaskan Harga BBM, DPR: Subsidi Wajib Utamakan Angkutan Umum
Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah ketegangan Timur Tengah diapresiasi. Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono menyatakan ini mencegah inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah diminta memprioritaskan BBM subsidi untuk transportasi publik guna menekan beban ekonomi. Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas harga energi.
Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memuji langkah pemerintah yang menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di tengah gejolak Timur Tengah. Namun, pujian itu datang bersama tuntutan tegas: prioritas BBM bersubsidi harus dialokasikan untuk transportasi publik demi menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah, melalui kebijakan tidak menaikkan harga Pertalite dan Solar, dianggap telah mengambil langkah tepat. Keputusan ini vital untuk membendung laju inflasi dan melindungi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menopang target pertumbuhan ekonomi 8%.
Tuntutan Prioritas Transportasi Publik
BHS mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penyaluran BBM subsidi, khususnya untuk sektor transportasi publik massal. Bus, truk, kereta api, kapal penumpang laut, hingga angkutan penyeberangan harus menjadi fokus utama penerima subsidi. Langkah ini, menurut BHS, krusial untuk mencegah beban biaya ekonomi yang memberatkan masyarakat akibat efek berantai.
Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR itu menegaskan, prioritas tersebut akan memangkas potensi inflasi dan menekan biaya logistik yang ujungnya membebani konsumen. Kebijakan ini dinilai esensial untuk menjaga stabilitas ekonomi mikro rumah tangga.
Perbandingan Regional dan Kemampuan Fiskal
Indonesia, sebagai negara penghasil minyak mentah, semestinya memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. BHS mencontohkan Malaysia, yang berhasil mempertahankan harga RON 95 di kisaran Rp8.800 per liter dan diesel sekitar Rp9.000 per liter. Brunei Darussalam juga sukses menjaga harga premium sekitar Rp6.400 per liter dan RON 97 sekitar Rp10.700 per liter tanpa subsidi.
“Kebijakan tersebut merupakan langkah tepat mencegah terjadinya inflasi serta menjaga daya beli Masyarakat. Alhasil, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak terhambat,” tegas BHS.
Namun, BHS menambahkan catatan krusial: “Apabila Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka pemerintah diharapkan tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya untuk sektor transportasi publik massal seperti bus, truk dan kereta api, kapal penumpang laut termasuk, angkutan penumpang penyeberangan.”
Ia menekankan, “Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai atau multiplier effect.”
Keputusan menahan kenaikan harga BBM subsidi ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah. Sebelumnya, pemerintah sempat membuka opsi untuk menaikkan harga BBM subsidi, namun kini memilih menahan diri.
