BPK Jateng Ajak Wali Kota Magelang Diskusi, Bedah Solusi Tata Kelola Krusial

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mendesak jajarannya bersikap responsif dan transparan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Desakan ini muncul di tengah kunjungan supervisi BPK pada Rabu, 8 April 2026, di Kantor Wali Kota Magelang, memicu pertanyaan tentang transparansi riil di balik upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK, di sisi lain, secara terang-terangan menyoroti sektor-sektor rawan korupsi seperti dana hibah, pengadaan barang dan jasa, serta promosi/mutasi jabatan, mengindikasikan bahwa komitmen transparansi Wali Kota akan diuji secara mendalam.

Tekanan Transparansi

Damar Prasetyono, dalam pertemuan tersebut, menyebut BPK sebagai “mitra strategis” untuk perbaikan tata kelola keuangan. Namun, instruksinya agar seluruh jajaran bersikap terbuka dan kooperatif, serta responsif menyampaikan informasi, justru menggarisbawahi tekanan untuk memastikan pemeriksaan berjalan mulus demi mempertahankan opini WTP.

Pemeriksaan oleh BPK, menurut Damar, bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan instrumen penting untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan berkelanjutan. Pernyataan ini kontras dengan fokus utama pada opini WTP, yang seringkali menjadi target utama pemerintah daerah.

Sorotan Sektor Rawan

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menegaskan bahwa BPK tidak hanya memeriksa hasil akhir laporan. Mereka membedah seluruh proses dari awal, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.

Luthfi secara spesifik menunjuk beberapa sektor yang menjadi “atensi tinggi” BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): dana hibah, pengadaan barang dan jasa, hingga promosi/mutasi jabatan, termasuk di lembaga legislatif. Ini menjadi sinyal kuat adanya potensi kerawanan di area-area tersebut.

Prioritas WTP dan Kejujuran

Wali Kota Damar Prasetyono secara tegas menyatakan, “Saya minta seluruh jajaran responsif menyampaikan informasi, agar pemeriksaan berjalan lancar, demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” Pernyataan ini menyoroti prioritas utama pemerintah kota dalam audit kali ini.

Ia menambahkan, “Kami memandang BPK sebagai mitra strategis, dalam perbaikan tata kelola keuangan,” sebuah klaim yang akan diuji oleh temuan audit.

Ahmad Luthfi dari BPK, meski mengapresiasi, tetap menekankan pentingnya kejujuran. “Kami harap kepala perangkat daerah memberikan informasi apa adanya dan terbuka. Jika ada masalah, aktiflah berdiskusi untuk mencari solusi sedini mungkin, agar masalah tersebut segera terselesaikan,” ujarnya, menyiratkan potensi adanya masalah yang perlu diungkap.

Ujian Kepemimpinan

Luthfi sebelumnya menyatakan bahwa “visi dan tekad seorang kepala daerah sangat menentukan arah kebijakan, serta kualitas tata kelola keuangan di suatu wilayah.” Pernyataan ini