Pesan Moral Kresna Duta: Sumanto Ajak Kita Gali Relevansi Wayang Kulit Hari Ini

Inti Masalah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto, menggelar pementasan wayang kulit lakon “Kresna Duta” di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, belum lama ini. Acara itu menjadi panggung bagi Sumanto untuk mendesak masyarakat memahami pesan inti lakon: mengedepankan diplomasi dalam penyelesaian konflik.

Pementasan oleh dalang Ki Daliyun Darjo Martono dan Ki Fajri Nur Salim pada Jumat, 21 November 2025 itu, dipromosikan sebagai upaya menjaga warisan budaya, namun secara taktis menyampaikan agenda politis terkait penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Misi perdamaian Kresna yang gagal di tangan Kurawa, sebelum berujung pada perang Bharatayuda, menjadi sorotan utama.

Detail dan Konteks

Lakon “Kresna Duta” mengisahkan Prabu Kresna menjadi utusan Pandawa untuk menuntut pengembalian hak Kerajaan Ngastina dari Kurawa. Misi tersebut kandas setelah Duryudana menolak dan berupaya membunuh Kresna. Kresna, yang menunjukkan kesaktiannya sebagai respons, menegaskan bahwa diplomasi punya batas dan penolakan keadilan memicu konsekuensi serius, termasuk perang yang menghabisi Kurawa.

Kegiatan ini bukan insiden tunggal; Sumanto mengklaim rutin menggelar pentas wayang kulit setiap “selapan dina” atau 35 hari. Langkah tersebut, menurutnya, bertujuan melestarikan tradisi dan sekaligus memberikan panggung bagi dalang-dalang lokal Karanganyar, memperkuat klaimnya sebagai pelindung budaya.

Pesan lakon ini, meski bersumber dari kisah kuno, diseret ke ranah relevansi kontemporer. Sumanto menekankan pentingnya negosiasi sebelum konflik meluas. Namun, ia juga menggarisbawahi: jika diplomasi gagal, pertahanan diri untuk menegakkan kebenaran adalah keharusan, sebuah narasi yang bisa dibaca sebagai pembenaran untuk tindakan tegas.

Sorotan Narasumber

“Ini tentang Kresna utusan Pandawa untuk menyampaikan baik-baik kepada Kurawa agar membagi tanah Kerajaan Ngastina,” kata Sumanto. “Namun, karena Kurawa menolak, terjadilah Perang Bharatayuda yang membuat 100 ksatria Kurawa habis dan Pandawa menguasai tanah dari bapaknya.” Pernyataannya menyoroti kegagalan dialog yang berujung tragis.

Dia menambahkan, “Pesan moralnya, negosiasi perlu dilakukan dulu sebelum terjadi hal yang merugikan. Meski Kresna datang untuk berdamai, ia tetap sadar bahwa perang mungkin terjadi. Kresna memberi batas jelas, jika diplomasi gagal, pembelaan diri harus dilakukan untuk menegakkan kebenaran.” Ini memperjelas pandangannya tentang pragmatisme dalam menghadapi konflik.

Politisi PDIP ini menegaskan, “Kisah-kisah tersebut berasal dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Menampilkan pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan, serta mengajarkan pentingnya menjaga moralitas dan perilaku yang luhur. Semoga pementasan ini memberikan pelajaran bagi kehidupan.” Ia memposisikan wayang sebagai medium indoktrinasi moral.

Di sisi lain, Sekretaris Desa Suruh, Aan Andrianto, mengapresiasi inisiatif Sumanto. “Di sini kalau ada jadwal wayang warga ikut getok tular dan menonton. Pada zaman digital ini wayang kulit tak boleh dilupakan. Terima kasih pada Pak Manto yang telah memberikan tontonan dan hiburan ke warga Suruh,” ujarnya, memberikan dukungan lokal pada program tersebut.

Latar Belakang Politis

Sumanto, sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah dari PDI Perjuangan, konsisten menggunakan pementasan wayang kulit sebagai platformnya. Aksi ini menampilkan politisi yang tak hanya merangkul warisan budaya, tetapi juga memanfaatkannya sebagai corong untuk pesan-pesan yang relevan dengan dinamika sosial dan politik.

Melalui tokoh-tokoh pewayangan, Sumanto berupaya menanamkan nilai-nilai seperti keberanian, keadilan, kesetiaan, dan kebijaksanaan, menempatkan pertunjukan rakyat ini sebagai “tuntunan” untuk membentuk karakter individu yang lebih baik—sebuah intervensi budaya yang dilakukan oleh seorang pejabat publik.