Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Money Politics dalam Pemilu, Golkar: Bisa Jadi Alternatif Penegakan Hukum
loading…
Ilustrasi demo tolak politik uang. Foto: Dok SindoNews
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung buka suara menanggapi usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Doli menekankan pentingnya membangun komitmen bersama demi mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.
“Yang terpenting adalah komitmen kita semua untuk menyadari dan memahami pentingnya Pemilu yang berintegritas,” kata Doli dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026)
Doli menilai, seluruh elemen bangsa perlu memikirkan langkah nyata untuk mencegah berbagai bentuk moral hazard dalam pelaksanaan pemilu. Praktik seperti politik transaksional, money politics, hingga pembelian suara dinilai harus diberantas melalui pembenahan sistem secara menyeluruh.
Baca juga: CFD Jakarta di Rasuna Said Hari Ini, Cek 4 Titik Parkir Resminya
“Perlu ada berbagai terobosan dalam merumuskan sistem pemilu ke depan,” katanya.
Apalagi, kata dia, berbagai gagasan perbaikan kualitas pemilu terus bermunculan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu berlangsung.
loading…
Ilustrasi demo tolak politik uang. Foto: Dok SindoNews
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung buka suara menanggapi usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Doli menekankan pentingnya membangun komitmen bersama demi mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.
“Yang terpenting adalah komitmen kita semua untuk menyadari dan memahami pentingnya Pemilu yang berintegritas,” kata Doli dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026)
Doli menilai, seluruh elemen bangsa perlu memikirkan langkah nyata untuk mencegah berbagai bentuk moral hazard dalam pelaksanaan pemilu. Praktik seperti politik transaksional, money politics, hingga pembelian suara dinilai harus diberantas melalui pembenahan sistem secara menyeluruh.
Baca juga: CFD Jakarta di Rasuna Said Hari Ini, Cek 4 Titik Parkir Resminya
“Perlu ada berbagai terobosan dalam merumuskan sistem pemilu ke depan,” katanya.
Apalagi, kata dia, berbagai gagasan perbaikan kualitas pemilu terus bermunculan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu berlangsung.
