Category: Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap keprihatinannya mengenai aparat dari TNI dan Polri yang kerap menjadi beking para pejabat yang melakukan praktik korupsi. Hal tersebut diungkapkannya dalam pidatonya di rapat Paripurna ke-19 DPR, Rabu (20/5/2026).

Karenanya, Prabowo pun meminta masyarakat untuk tak segan melaporkan ulah oknum aparat yang tidak melaksanakan tugasnya melindungi rakyat. Merespons ketegasan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun menyebut dirinya mendukung pemberantasan beking.

Baca juga: Prabowo Sebut Selama 34 Tahun Rp15.845 Triliun Hilang Akibat Kecurangan Ekspor

Menurut Sahroni, jajaran di bawah harus mengikuti komitmen Presiden dan Kapolri. “Komisi III 1.000% mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan. Nah Presiden dan Kapolri sudah komit, maka jajaran di bawah ya harus patuh,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa pesan optimisme yang kuat. Hal itu di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Substansi pidato Presiden tidak hanya berbicara mengenai target-target ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan fiskal negara. Tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Baca juga: Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027

“Pidato Presiden Prabowo di DPR membawa pesan optimisme yang tidak main-main. Target pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta komitmen menjaga rasio gini agar tidak semakin timpang menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba merumuskan agenda pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan siapa yang benar-benar merasakan pertumbuhan itu,” ujar Chamad Hojin di Jakarta, Rabu (20/5/2025).

JAKARTA – Gugatan yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi kepemilikan aset negara yang sah.

Hal tersebut disampaikan oleh Fitra Kadarina, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Advokasi Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, usai persidangan yang digelar pada Rabu (20/5/2026). Dalam sidang tersebut, pihak penggugat menghadirkan Adrian Rompis, dosen Hukum Administrasi Negara dari Universitas Padjadjaran, sebagai saksi ahli.

Menurut Fitra, gugatan yang diajukan PLK tidak bisa dipandang sebagai perkara biasa karena berpotensi berdampak langsung terhadap pengamanan aset negara.

Baca Juga : Sahroni: Presiden dan Kapolri Tegas Larang Polisi Bekingi Koruptor, Anak Buahnya Harus Patuh!

“Menurut saya, ini merupakan ancaman terhadap aset negara. Apalagi saat ini Presiden sedang gencar melakukan upaya pengamanan aset negara,” ujar Fitra kepada awak media usai sidang.

Fitra juga menyoroti keterangan saksi ahli dari pihak penggugat yang dinilainya tidak independen dan tidak sepenuhnya merujuk pada dasar hukum yang berlaku.

“Banyak keterangannya tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan. Keahliannya perlu dipertanyakan, apakah benar didasarkan pada hukum yang berlaku atau tidak,” katanya.

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahannya. Menurut Dasco, apresiasi yang disampaikan Prabowo kepada partai berlambang banteng moncong putih itu adalah bentuk penghargaan atas komitmen mereka dalam menjaga keseimbangan demokrasi .

“Apa yang disampaikan oleh Presiden tentunya kita tahu tadi, dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Itu adalah ungkapan yang tulus,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai fungsi pengawasan sangat krusial untuk menghidupkan iklim demokrasi di Indonesia. Dasco menekankan bahwa kritik membangun yang selama ini diberikan oleh anggota PDIP di parlemen sangat dihargai oleh pemerintahan Prabowo.

Baca Juga: Prabowo: Pilu Hati Saya, Anggota PDIP Kadang-kadang Kritiknya Keras Banget

“Kritik yang membangun dari teman-teman PDIP di parlemen, yang sudah berjalan dengan baik selama pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya selalu dihormati apabila melakukan kunjungan ke luar negeri sebagai presiden. Bahkan, Prabowo mengungkapkan banyak negara yang saat ini meminta bantuan kepada Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia saya sangat dihormati, sangat dihormati. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, sejumlah negara meminta bantuan ke Indonesia untuk ekspor pupuk. Prabowo menuturkan hal ini menunjukkan Indonesia merupakan negara yang sangat kaya.

Baca Juga: Komentari Situasi Terkini, Anies Baswedan: Berikan Kepastian, Jangan Ketenangan Semu

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga April 2026 tumbuh 20 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp171,1 triliun, di luar penerimaan dividen badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai pembanding, PNBP tanpa dividen BUMN pada Januari-April 2025 sebesar Rp 142,6 triliun.

“Realisasi PNBP juga tumbuh dengan baik 20 persen secara tahunan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5).

Purbaya mengatakan bahwa salah satu penopang utama pertumbuhan tersebut adalah PNBP Kementerian/Lembaga (K/L), yang mencapai Rp58,2 triliun hingga April 2026 atau tumbuh 49,2 persen dibandingkan Rp39 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, salah satu kontributor bagi kelompok PNBP tersebut berasal dari pendapatan denda administratif hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Diketahui pada April 2026, Satgas PKH menyetorkan pendapatan hasil denda administratif dan penguasaan lahan sebesar Rp 11,42 triliun kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada bulan Mei 2026 Satgas PKH kembali menyetorkan denda administratif di bidang kehutanan dengan total mencapai Rp 10,27 triliun ke kas negara.

“Pendapatan denda administrasi di bidang kehutanan dan hasil kinerja Satgas PKH. Dapat sampai Rp10 triliun lebih yang kemarin ya,” ungkapnya.

Kemudian, Purbaya juga merinci PNBP dari sumber daya alam (SDA) yang tumbuh sebesar 3,9 persen secara tahunan menjadi Rp 83,1 triliun.

Di sisi lain, pendapatan badan layanan umum (BLU) meningkat signifikan sebesar 26,6 persen secara tahunan menjadi Rp 29,9 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama dipicu kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kementerian Kesehatan dan peningkatan tarif penggunaan ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta produk turunannya.

“PNBP tumbuhnya lumayan. Jadi kinerjanya amat baik,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Penerimaan pajak tercatat tumbuh 16,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 646,3 triliun, yang dinilai menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan penerimaan negara menunjukkan prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (19/5).

“Di pendapatan negara, itu tumbuhnya 13,7 persen. Di mana pajak tumbuhnya 16,1 persen. Dan mungkin akan lebih tinggi lagi, mungkin mendekati 20 persen ya. Ini jelas bagus prospeknya dibanding tahun lalu,” ujar Purbaya.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika penerimaan pajak masih mengalami kontraksi.

“Tahun lalu kan negatif ya pertumbuhannya pajaknya. Minus 10,8 persen. Sekarang 16,1 persen pertumbuhannya. Jadi lumayan lah,” katanya.

Secara lebih rinci, ia menyoroti realisasi dua kelompok pajak yang dinilainya mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat selama empat bulan pertama tahun ini.

Pertama, ia menyoroti Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21 yang mencapai Rp 101,1 triliun per April, atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kedua, ia juga menyoroti realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp 221,2 triliun, atau melonjak 40,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya mengatakan, pertumbuhan dua jenis pajak yang mencapai dua digit tersebut menjadi bukti bahwa permintaan domestik masih kuat dan belum terlihat adanya tanda perlambatan ekonomi.

“Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi sedang melambat dengan signifikan. Jadi ini data yang bicara, ini keadaan ekonomi kita sesungguhnya sampai bulan April,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan mempercepat belanja negara.

“Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya ngasih duit ya. Ada sistem koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain,” kata Purbaya.

Ia menambahkan pemerintah juga mempercepat penyaluran anggaran kementerian dan lembaga agar dampak stimulus lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

“Kalau ada kementerian lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” katanya. (her/dav)

Dzulfikar Rezky

Investment Specialist dan Direktur Citra Wisesa Energi

KABUPATEN Banyuasin sedang memasuki fase penting dalam peta investasi Sumatera Selatan. Selama ini, Banyuasin hanya dipandang sebagai wilayah penyangga Palembang, lumbung pangan, dan sekedar jalur lintasan ekonomi bukan pusat ekonomi. Pandangan itu tidak sepenuhnya keliru, Banyuasin telah melaju menuju simpul baru bagi investasi energi, logistik, hilirisasi, properti, dan utilitas kawasan.

Investor sejatinya tidak hanya tergiur pada sumber daya alam. Kita mencari kepastian arah, konektivitas, dukungan kebijakan, pasar, dan ekosistem yang memungkinkan modal tumbuh. Banyuasin mulai menunjukkan arah pembangunan yang semakin konkret. Bumi Sedulang Setudung memiliki kombinasi yang cukup kuat untuk menjadi destinasi titik baru investasi di Sumatera Selatan.

DKI Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok, Jawa Timur dengan Pelabuhan Tanjung Perak, Sumatera Selatan dengan Pelabuhan Tanjung Carat. Meskipun agak berlebihan, proyek di Tanjung Carat penting bukan hanya tentang pembangunan pelabuhan, tetapi juga tentang pembentukan pusat ekonomi baru. Dengan pertimbangan kedekatan kawasan terhadap sumber komoditas, infrastruktur logistik, dan pasokan energi, Tanjung Carat segera disulap menjadi kawasan ekonomi khusus hilirisasi. Tanjung Carat telah berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Status PSN Tanjung Carat melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 ini menjadi sinyal penting bagi investor. Artinya, Tanjung Carat bukan sekadar agenda lokal, melainkan bagian dari prioritas pembangunan nasional. Arah pengembangan menuju Kawasan Ekonomi Khusus memberi pesan bahwa kawasan ini tidak hanya akan menjadi tempat keluar-masuk barang, tetapi juga diarahkan sebagai ruang pengolahan.

Bailey, Gray, Lee, dan Bentley (2023) dalam Place-Based Industrial and Regional Strategy: Levelling the Playing Field menjelaskan strategi industri modern tidak cukup hanya berbasis sektor, tetapi harus ditambahkan pada kekuatan spesifik suatu wilayah, yakni aset lokal, konektivitas, kapasitas kelembagaan, dan peluang pasar. Pendekatan place-based industrial policy relevan untuk membaca arah pembangunan Banyuasin dengan ketersediaan sumber daya yang mumpuni membentuk ekosistem kawasan berbasis pelabuhan, energi, komoditas, dan hilirisasi.

Dengan kerangka tersebut, Banyuasin menempati posisi strategis sebagai titik baru investasi Sumatera Selatan dengan Tanjung Carat yang berperan sebagai jangkar kawasan. Potensi energi menjadi daya dukung industri, sawit dan komoditas lokal menjadi basis hilirisasi, logistik dan pergudangan menjadi sektor penghubung, sementara properti dan utilitas menjadi sektor ikutan yang tumbuh seiring masuknya aktivitas ekonomi. Artinya, investasi di Banyuasin dapat membentuk rantai nilai yang saling menguatkan dan terintegrasi satu sama lain.

Dari sisi energi, Banyuasin memiliki prospek yang tidak kalah menarik dan menggiurkan bagi para investor. Wilayah ini berada dalam ekosistem Sumatera Selatan yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis energi nasional. Ada potensi besar terkait akumulasi minyak pada kedalaman relatif dangkal sekitar 65 meter yang umumnya 150 meter.

Apabila terus dikonfirmasi melalui kajian teknis dan keekonomian yang memadai, dapat menjadi indikasi efisiensi eksplorasi ke depan. Namun potensi energi ini tidak boleh hanya dibaca dalam logika eksploitasi bahan mentah. Nilainya akan jauh lebih besar apabila energi ditempatkan sebagai fondasi bagi industri, logistik, dan kawasan hilirisasi.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Presiden akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei.

Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi XI Pertanyakan Alasan Gubernur BI Sebut Nilai Tukar Rupiah Tetap Stabil

“Kebetulan tanggal 20 (Mei), Hari Kebangkitan Nasional , jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” tegas Prasetyo kepada awak media.

Sebelumnya, DPR RI juga memastikan bahwa Presiden Prabowo direncanakan menghadiri rapat tersebut. “Ya, rencananya seperti itu ya (Prabowo menghadiri rapat paripurna),” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Rencananya, kata dia, kehadiran Prabowo dalam rangka pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). “Akan disampaikan langsung oleh presiden,” ujarnya.