Dampak Nyata Program Makan: Lebih dari Bantuan Sosial, Mesin Ekonomi yang Terabaikan?

Akademisi Universitas Nusa Cendana (UNDANA), Roy Nendissa, membongkar kekeliruan fatal dalam melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini, menurutnya, bukan sekadar urusan makanan di piring, melainkan “mesin ekonomi raksasa” yang terabaikan, khususnya bagi Nusa Tenggara Timur (NTT). Nendissa menuding perhatian publik terlalu dangkal, hanya terpaku pada masalah teknis seperti makanan basi dan distribusi, padahal inti persoalan adalah kegagalan memanfaatkan MBG sebagai pendorong ekonomi lokal yang krusial.

Kritik tajam Nendissa menyoroti bahwa di balik setiap porsi makanan, MBG sebenarnya menciptakan pasar institusional yang masif dan berkelanjutan, berpotensi menggerakkan roda ekonomi daerah yang selama ini kesulitan. Ia mendesak pemerintah dan masyarakat untuk menggeser cara pandang: dari sekadar program sosial menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi.

Pasar Institusional Tersembunyi

Program MBG, yang dibiayai negara dan berlangsung setiap hari, secara otomatis menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja. Ini adalah pasar yang pasti, sebuah keniscayaan ekonomi yang seringkali luput dari perhitungan.

Bagi NTT, kondisi ini memiliki arti strategis luar biasa. Wilayah kepulauan ini selama ini terbelit masalah fundamental: lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang stabil. Petani menanam tanpa kepastian pembeli, peternak berproduksi tanpa kontrak jelas. MBG, dengan skala permanennya, menawarkan “kepastian permintaan” yang sangat mahal nilainya.

Kekeliruan fatal terjadi saat MBG hanya diperlakukan sebagai beban anggaran, bukan peluang ekonomi. Anggapan bahwa tugas pemerintah selesai ketika makanan sampai ke siswa adalah pandangan sempit yang mengabaikan rantai ekonomi panjang di baliknya.

Jika kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah “kebocoran manfaat ekonomi” yang signifikan. Uang negara, alih-alih berputar dan menghidupi petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal, justru mengalir keluar tanpa jejak.

NTT, dengan tantangan kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian rendah, dan keterbatasan infrastruktur, tidak boleh memperlakukan MBG sekadar sebagai program konsumsi. Program ini harus menjadi alat intervensi ekonomi yang sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal dan mengatasi persoalan ekonomi mendasar.

Menggugat Sudut Pandang Dangkal

Roy Nendissa, seorang Guru Besar Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis, tidak menyembunyikan kegelisahannya. “Kita terlalu sibuk memperdebatkan masalah di permukaan, tetapi belum cukup serius menangkap peluang besar di baliknya,” tegas Nendissa.

Ia menambahkan, “MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT: kepastian permintaan.”

“Kalau kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi,” pungkasnya, menggarisbawahi urgensi pemanfaatan lokal dan perencanaan yang matang.

Latar Belakang Krusial

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji utama pemerintahan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Nendissa, melalui kritiknya, mendorong agar implementasinya tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga pada penguatan fondasi ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan tantangan struktural seperti NTT.