Delegitimasi Hasil Pemilu: Pernyataan Saiful Mujani Dikecam Aktivis Tajam

Pengamat politik Saiful Mujani menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan kontroversial ini memicu reaksi keras, dengan aktivis Yulian Paonganan (Ongen) menudingnya sebagai tindakan serius yang berpotensi makar terhadap Presiden terpilih. Seruan ini dianggap sebagai delegitimasi terang-terangan terhadap hasil Pemilu 2024 yang sah.

Ongen menegaskan, ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah bukan lagi kritik politik biasa, melainkan ancaman langsung terhadap sistem demokrasi. Pernyataan Mujani, yang disampaikan pada Senin (6/4/2026), memicu kekhawatiran akan instabilitas politik dan mengabaikan mekanisme konstitusional.

Ancaman Makar dan Delegitimasi

Pernyataan Saiful Mujani melampaui batas kritik yang dijamin demokrasi. Ongen menilai, seruan untuk menjatuhkan pemerintahan sah adalah upaya mendelegitimasi hasil Pemilu 2024 yang telah disepakati. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan penolakan terhadap proses dan legitimasi kekuasaan yang telah ditetapkan.

Sikap Mujani ini tidak terlepas dari posisi politiknya selama Pilpres 2024. Kekecewaan pasca-pemilu menjadi pemicu narasi provokatif yang berpotensi memecah belah. Dalam sistem demokrasi, ketidakpuasan politik wajib disalurkan melalui jalur konstitusional, bukan dengan agitasi untuk menggulingkan kekuasaan.

Publik figur yang memiliki pengaruh besar harus mempertimbangkan dampak setiap perkataan. Pernyataan yang menyerukan penjatuhan pemerintah dapat memicu instabilitas dan mengancam ketertiban umum. Ini bukan perkara ringan yang bisa diabaikan.

Penolakan Mekanisme Konstitusional

Ongen menyoroti betapa berbahayanya ketika kekecewaan politik diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Demokrasi menyediakan ruang untuk kritik dan oposisi, namun batasnya adalah penghormatan terhadap konstitusi dan hasil pemilu. Melanggar batas ini berarti menolak fondasi demokrasi itu sendiri.

Kutipan Tegas dari Aktivis

“Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” tegas Ongen, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, “Publik harus tahu konteksnya. Jangan sampai kekecewaan politik kemudian diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah.”

“Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh tokoh yang punya pengaruh,” pungkas Ongen, menyoroti bahaya laten dari pernyataan semacam itu.

Pernyataan Saiful Mujani ini muncul di tengah sensitivitas politik pasca-Pilpres 2024, di mana sebagian elite dan kelompok politik masih menyimpan kekecewaan. Tuduhan makar dan delegitimasi ini menuntut respons tegas dari penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat yang menjunjung tinggi konstitusi.