Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengklaim progres pembangunan 93 Sekolah Rakyat baru “hampir 70 persen,” namun target penyelesaian 20 Juni 2026 terancam oleh laju pengerjaan yang tidak merata dan kendala di lapangan. Menteri PU Dody Hanggodo bersikeras proyek-proyek ini akan tuntas tepat waktu, meski mengakui sebagian besar saja yang “berpotensi” rampung.
Pemerintah, melalui Kementerian PU, kini memacu proyek di berbagai lokasi yang sebelumnya tertinggal, termasuk Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara. Percepatan harian 1-3 persen disebut-sebut sebagai upaya mengejar ketertinggalan, sementara dukungan dari BUMN Karya, Danantara, hingga Zeni TNI dikerahkan untuk menambal lubang finansial dan tenaga kerja.
Target Ambisius di Tengah Realita Lapangan
Meskipun klaim “hampir 70 persen” terdengar besar, angka ini merupakan rata-rata dari 93 lokasi. Artinya, masih banyak titik yang jauh di bawah standar tersebut. Menteri Dody sendiri menyebut adanya “proyek kategori merah dan kuning” yang memerlukan perhatian khusus, kontras dengan beberapa lokasi “zona hijau” seperti Sragen dan Medan yang progresnya sudah 85 persen—namun itu karena kontraknya dimulai lebih awal. Ini menunjukkan ketidaksetaraan sejak awal.
Laju pembangunan terbukti tidak stabil. Libur Iduladha disebut-sebut sebagai biang keladi perlambatan, mengakibatkan banyak pekerja pulang kampung. Meski kini “kembali normal,” pengakuan ini menyoroti kerapuhan jadwal proyek terhadap faktor eksternal yang seharusnya bisa diantisipasi.
Pemerintah berdalih telah melakukan pendampingan intensif bagi penyedia jasa konstruksi. Namun, fakta bahwa masalah finansial dan kekurangan tenaga kerja masih menjadi kendala utama menunjukkan bahwa pendampingan tersebut belum sepenuhnya efektif mencegah hambatan mendasar.
Keterlibatan BUMN Karya dan Danantara untuk “membantu mengatasi berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan” mengindikasikan bahwa banyak penyedia jasa konstruksi menghadapi kesulitan modal. Ini patut dipertanyakan: mengapa proyek strategis seperti Sekolah Rakyat dipercayakan pada kontraktor yang rentan masalah finansial?
Bantuan dari Zeni TNI untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja juga menyoroti masalah perencanaan sumber daya yang buruk. Mengandalkan dukungan militer untuk proyek sipil mengesankan adanya krisis tenaga kerja atau kegagalan kontraktor memenuhi kewajiban rekrutmen.
Optimisme Menteri yang Berbenturan dengan Data
“Sekolah Rakyat itu progres rata-rata untuk 93 lokasi sudah hampir 70 persen. Jadi per hari itu kita kejar rata-rata 1 sampai 2 persen, bahkan ada yang kita kejar sampai 3 persen, tergantung lokasi,” ujar Dody di kantornya, Jumat (5/6), mencoba meyakinkan publik.
Ia menambahkan, “Kalau mereka punya kesulitan finansial atau apa pun misalnya, itu bisa dibantu sehingga progresnya tidak terlambat.” Pernyataan ini secara implisit mengakui adanya masalah finansial serius di kalangan kontraktor.
Meski demikian, Dody mengakui, “Tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni (2026),” sebuah penekanan yang justru mengindikasikan keraguan akan tercapainya target di semua titik.
Pertanyaan Kritis di Balik Klaim Keberhasilan
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah. Namun, klaim keberhasilan yang diselimuti masalah finansial, ketidakmerataan progres, dan ketergantungan pada “bridging” atau bantuan militer, memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas manajemen proyek dan transparansi anggaran.
Waktu terus berjalan menuju 20 Juni 2026. Janji Menteri PU untuk menuntaskan seluruh proyek di 93 lokasi kini menghadapi ujian berat, dengan realitas lapangan yang jauh lebih kompleks daripada angka rata-rata yang dipaparkan.
Leave a Reply