DPR Dorong Kendaraan Listrik: Strategi Mendesak Pangkas Subsidi BBM

Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi mendikte percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, mendesak pemerintah dan pelaku usaha bergerak cepat memangkas ketergantungan kronis pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Desakan tajam ini muncul kala beban subsidi energi melumpuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp120 triliun per tahun, sebuah ancaman nyata di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah.

Pernyataan krusial Bambang, Sabtu (4/4/2026), menyoroti bahwa adopsi kendaraan listrik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Lonjakan harga minyak global akibat konflik di Selat Hormuz dapat seketika memperparah defisit APBN, menjadikan transisi energi sebagai prioritas keamanan finansial negara.

Beban APBN dan Ancaman Geopolitik

Beban Rp120 triliun per tahun untuk subsidi energi, dengan porsi terbesar tersedot oleh konsumsi solar dan pertalite, kini menjadi bom waktu bagi APBN. Angka fantastis ini jelas mengancam stabilitas fiskal, terutama saat ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi vital dunia.

Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak global, terancam lumpuh akibat konflik. Gangguan sekecil apa pun di sana dapat memicu kenaikan harga minyak mentah secara drastis, langsung memperbesar beban subsidi energi nasional yang sudah membengkak.

Dalam kondisi genting ini, opsi satu-satunya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Ini bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan jangka panjang yang mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi.

Meski infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menunjukkan kemajuan, dengan bertambahnya titik di berbagai daerah, jumlahnya masih jauh dari memadai. Kehadiran SPKLU mobile hanyalah solusi tambal sulam yang tidak menjawab akar masalah.

Desakan Kebijakan Agresif

Percepatan pembangunan SPKLU tidak cukup hanya mengandalkan negara. Intervensi kebijakan yang lebih agresif mutlak diperlukan untuk memicu pertumbuhan minat dan adopsi kendaraan listrik secara masif.

“Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite. Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” tegas Bambang Haryadi.

Ia menambahkan, “Opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik.”

“Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” desak Bambang, menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang memaksa penyediaan infrastruktur secara cepat dan menyeluruh.

Ketergantungan Kronis

Indonesia telah lama bergulat dengan ketergantungan pada BBM bersubsidi, sebuah kebijakan populis yang kini menjadi beban ekonomi yang tak tertanggulangi. Perdebatan mengenai subsidi energi selalu berujung pada dilema antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan fiskal negara. Dorongan agresif terhadap kendaraan listrik ini mencerminkan upaya terakhir pemerintah untuk memutus rantai ketergantungan kronis tersebut.