Pemerintah menggenjot proyek Sekolah Rakyat (SR) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan anggaran fantastis Rp214 miliar. Proyek di Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Lendah ini, diklaim untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan ditargetkan rampung Juni 2026. Namun, janji percepatan pembangunan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi anggaran dan keberlanjutan dampak ekonomi lokal yang digembar-gemborkan.
Progres konstruksi saat ini mencapai 38%, dengan melibatkan hampir 1.000 tenaga kerja—dari semula 650 menjadi 840, dan akan terus ditambah hingga 925 orang. Peningkatan drastis jumlah pekerja ini menunjukkan tekanan besar untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, sekaligus mengangkat narasi “penggerak ekonomi” di tengah masyarakat.
Angka dan Klaim Proyek
Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare, diklaim mampu menampung 1.080 peserta didik. Pemerintah gencar mempromosikan SR Kulon Progo sebagai kawasan pendidikan modern terintegrasi, lengkap dengan ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan digital, bahkan asrama untuk siswa dan guru. Fasilitas penunjang seperti klinik, kantin sehat, lapangan olahraga, hingga ruang terbuka hijau juga dijanjikan.
Namun, di balik citra fasilitas megah ini, fokus pada infrastruktur fisik dengan biaya kolosal seringkali mengabaikan substansi dan kualitas pendidikan yang sebenarnya. Apakah investasi Rp214 miliar ini benar-benar akan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang merata, atau hanya menjadi monumen ambisi proyek yang mahal?
Lonjakan kebutuhan tenaga kerja memang menciptakan perputaran ekonomi sementara di sekitar lokasi proyek, memicu tumbuhnya warung makan dan jasa transportasi. Namun, dampak ekonomi ini bersifat transaksional dan akan meredup setelah proyek konstruksi selesai. Keberlanjutan pendapatan rumah tangga pasca-2026 masih menjadi tanda tanya besar.
Pemerintah berdalih pembangunan SR ini adalah “bentuk nyata komitmen” untuk membangun SDM unggul. Retorika ini seringkali digunakan untuk membenarkan pengeluaran besar, tanpa evaluasi kritis terhadap alternatif solusi pendidikan yang mungkin lebih efektif dan efisien.
Percepatan pembangunan, yang diakui dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pengaturan pekerjaan paralel di berbagai zona, mengindikasikan prioritas pada kecepatan. Ini berpotensi mengorbankan pengawasan mutu konstruksi dan efisiensi kerja demi memenuhi target waktu yang ketat.
Suara Pejabat
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pada Senin (27/4) menegaskan, “Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas, tanpa mengabaikan mutu konstruksi.”
Pernyataan ini menekankan pentingnya kecepatan dan kualitas, dua elemen yang seringkali sulit diseimbangkan dalam proyek skala besar.
Senada, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriyawan, menambahkan, “Langkah percepatan kami lakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pengaturan pekerjaan di beberapa zona konstruksi agar proses pembangunan dapat berjalan lebih paralel.” Penjelasan ini mengkonfirmasi strategi “gas pol” yang diterapkan, dengan risiko pengawasan yang melemah.
Latar Belakang Proyek
Proyek Sekolah Rakyat Kulon Progo ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dengan biaya yang sangat besar dan klaim dampak ekonomi yang cenderung sementara, proyek ini menuntut pengawasan ketat. Pemerintah harus membuktikan bahwa investasi infrastruktur ini bukan sekadar proyek mercusuar, melainkan solusi berkelanjutan yang menjawab kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya retorika manis.
Leave a Reply