Samin Tan: Kejagung Didesak Bongkar Tuntas Jaringan Pejabat Negara yang Terlibat

Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak segera mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga menjadi pelindung sekaligus terlibat dalam kasus korupsi tambang ilegal yang menyeret pengusaha Samin Tan. Desakan tajam ini datang menyusul indikasi kuat adanya kerja sama sistematis antara pihak swasta dan aparatur negara dalam manipulasi dokumen perizinan tambang.

Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, pada Senin (6/4/2026), menegaskan perkara ini adalah ujian nyata bagi keberanian Kejagung memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kegagalan mengungkap dalang di balik layar akan menodai integritas penegakan hukum.

Kasus Samin Tan jauh melampaui dugaan pelanggaran oleh swasta semata. Ini membuka borok praktik kejahatan terstruktur yang berpotensi melibatkan jaringan pejabat tinggi. Kejagung dihadapkan pada mandat krusial: membongkar tuntas akar masalah, bukan sekadar memangkas ranting.

Indikasi keterlibatan penyelenggara negara bukan sekadar dugaan, melainkan sinyal kuat adanya perlindungan. Aparat yang seharusnya menjaga hukum justru disinyalir memfasilitasi kejahatan tambang, meraup keuntungan dari perizinan fiktif.

Ujian Transparansi Kejagung

Modus operandi yang terungkap—penggunaan dokumen perizinan tambang tidak sah—menunjukkan kejahatan ini terorganisir, bukan sekadar pelanggaran sporadis. Ini menuntut penyelidikan mendalam terhadap siapa saja yang memuluskan jalan bagi praktik ilegal tersebut.

Kejagung harus berani menunjuk hidung para pejabat yang terlibat, menyeret mereka ke meja hijau. Publik menanti nama-nama besar, bukan sekadar kambing hitam.

Tanpa pengungkapan menyeluruh, penegakan hukum hanya akan dianggap sebagai sandiwara, menciptakan kesan tebang pilih yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Hari Purwanto tidak basa-basi. “Jika memang ada keterlibatan penyelenggara negara, Kejagung harus berani mengungkapnya,” tegasnya. “Ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih.”

Ia menekankan, keterbukaan adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kepercayaan publik yang kian terkikis. Kejagung tidak punya pilihan lain selain transparan.

“Tanpa transparansi,” kata Hari, “penanganan perkara justru berisiko memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.” Kecurigaan publik akan terus membayangi jika nama-nama besar tetap tersembunyi.

Latar Belakang Kasus Samin Tan

Kasus ini berpusat pada pengusaha Samin Tan, namun narasi kini bergeser dari pelanggaran individu ke dugaan keterlibatan sistematis aparat negara. Penyelidikan Kejagung kini harus menjawab pertanyaan krusial: siapa di balik Samin Tan, dan siapa yang melindunginya?